JAKARTA Tak Màsuk Kategori Kota Cerdas (Smart City) Bukan Karena PKL

0
542

Sumutekspos.com | Jakarta

alimahsin-201401231130301 (1)

Bandara Soekarno Hatta dari pintu Tol TMII tak kurang 2 jam macet di Tol Dalam Kota Jakarta. Spontan ingat syair lagunya Iwan Fals “dua jam itu biasa”. Sering juga macet lebih dari itu. Karenanya Jakarta Tak Masuk Kategori KOTA CERDAS (Smart City). Dan  dapat dipastikan bahwa penyebabnya bukan karena keberadaan pedagang kaki lima (PKL). Tentunya, InsyaAllah Wakil Presiden RI, Bapak Jusuf Kalla Pasti Sudah Pernah Menyaksikan Sendiri Bahwa TIDAK ADA 1 (satu) pun PKL Dipinggir Jalan Tol Dalam Kota Jakarta. Lantas apa salah dan dosa PKL hingga dijadikan kambing hitam tak majunya sebuah Kota di Indonesia, tak terkecuali Ibukota Negara RI Jakarta sehingga tak masuk kategori Kota Cerdas (Smar City)? Lantas apa maksud pernyataan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla yang menstigma negatif PKL sebagai penyebab tak majunya kota saat meresmikan INDEK KOTA CERDAS (SMART CITY) INDONESIA SELASA 23 MARET 2015 DI JCC SENAYAN JAKARTA, tegas dr. Ali Mahsun, M. Biomed di Bandara Soetta Jakarta Jumat 27/3/2015

Jakarta tak masuk kategori Kota Cerdas (Smart City) bukan karena adanya PKL. Akan tetapi akibat perencanaan yang “tidak cerdas” dan tata kelola kota Jakarta yang “distortif”. Hal ini terjadi juga di  kota-kota lainnya di Indonesia. Uniks, ironis, irasional dan mengada-ngada, jika keberadaan PKL disudutkan sebagai penyebab tak majunya sebuah kota atau tak masuk kategori kota cerdas (smart city). Tak elok dan tak etis bahkan menciderai hati jika PKL dijadikan kambing hitam kegagalan pemerintah dalam perencanaan dan tata kelola Kota Jakarta. Mengusik, sakiti hati PKL sebagai manusia yang melekat dan memiliki HAM yang diatur dalam Piagam Deklarasi HAM PBB 1948 dan UU RI No. 39/1999 tentang HAM. Demikian juga, menciderai hak konstitusional PKL sebagai warga negara RI yang dilindungi Pancasila dan UUD 1945. Sekali lagi, APKLI menyesalkan atas pernyataan Wapres RI Jusuf Kalla tersebut, ujar Ali dokter ahli kekebalan tubuh jebolan FK Unibraw dan FK UI

Jika PKL memang belum rapi tinggal dirapikan. Jika belum indah tinggal diindahkan. Jika belum tertata dilakukan penataan. Jika belum berdaya dilakukan pemberdayaan. Jika belum sejahtera harus disejahterakan. Dan hal ini adalah tanggungjawab negara, dalam hal ini pemerintah sesuai tata peraruran dan perundangan yang berlaku di NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Bukan sebaliknya, hak PKL dicerabut begitu saja dengan semena-mena tak berperikemanusiaan. PKL  bukan pencuri, pencopet, perampok, pengedar narkoba, juga tak pernah menggarong uang negara. Mereka hanya berjualan mengail rezeki halal untuk menafkahi keluarga ditengah dinginnya hujan dan terik matahari. Lebih dari itu, seputaran PKL erat sekali dengan urusan kebutuhan perut rakyat, serta ekonomi dan mata pencarian rakyat sebagai ruh determinasi tegaknya kedaulatan ekonomi bangsa. Oleh karena itu siapapun juga tak boleh bermain di air keruh dilapak PKL karena sangat sensitif dan strategis. PKL itu rakyat dan warga negara memang memiliki kesabaran namun juga bisa marah. Asal dimanusiakan PKL mudah ditata dan diberdayakan, pungkas Ali Ketua Umum BAKORNAS LKMI PBHMI 1995 – 1998.(red)