Satria Hanura Sumut tolak pengesahan RUU Pilkada

0
987

sumutekspos.com

ardiansyah saragih

Penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum Kepala Daerah (RUU Pilkada) oleh masyarakat terus disuarakan. Penolakan disebabkan karena mayoritas fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang tergabung didalam koalisi Merah Putih mendukung agar kepala daerah dipilih langsung oleh legislatif, yaitu DPRD.

Ketua Satria hanura Sumatera Utara, Ardiansyah Saragih menegaskan pengesahan, RUU Pilkada harus ditunda, bahkan apabila tidak ada perubahan maka harus ditolak.

“Kalau memang ditunda dan ternyata bangunannya masih belum jelas, ya ditolak sampai bangunan akademiknya dibenahi,” tegas Ardiansayah kepada kru sumutekspos.com melalui seluler, Minggu (7/9/2014).

Menurut dia, kerangka bangunan yang dimaksud adalah sistem ketatanegaraan harus diubah. Jika tetap menginginkan agar kepala daerah dipilih oleh DPRD, maka harus diubah dari presidensial menjadi parlementer.

“Makanya ketika bangunannya sudah jelas dengan sistem presidensial, maka harus dipilih langsung. Lagi pula RUU Pilkada akan terkesan sia-sia apabila tetap disahkan, kemudian masyarakat menggugat ke Mahkamah Kostitusi.

“Kalau tidak sinkron, ketika UU Pilkada disahkan begitu saja maka akan mubazir. Tidak sampai satu bulan karena akan dibawa ke MK. Kita rugi, UU yang dibuat selama dua tahun menjadi mubazir dalam waktu tidak lama,” tegasnya. (red)